Reality Show Bernama Demokrasi

Sudah beberapa bulan terakhir ini berita-berita di media cetak dan elektronik dipenuhi ulasan-ulasan dan analisis-analisis paling aktual tentang pemilu di AS. Di Singapore sendiri, saya perhatikan hampir setiap hari ada tulisan-tulisan baru tentang topik hangat ini. Kalau bukan berita dari hasil kaukus dan pemilu pendahuluan (primary), maka ulasan-ulasan pakar tentang mengapa Obama bisa kalah di New Hampshire, tentang siapa wakil paling potensial dari Republik, dan sejenisnya.

Saya tidak paham bagaimana bisa perhatian saya sampai tersedot ke perkembangan politik AS. Hasil-hasil kaukus dan pemilu pendahuluan di Iowa maupun New Hampshire yang terpampang di koran saya ikuti lekat-lekat. Ketika mendengar tentang “adegan tangisan” Hillary, serta-merta saya cari videonya di Youtube. Lalu saya membaca tentang gaya Obama yang oleh banyak orang disebut kharismatik. Lagi-lagi saya jadi tergoda untuk mengamatinya lewat Youtube. Karena itulah sekarang saya sedikit banyak familiar dengan Huckabee, Giuliani, McCain, selain Obama dan Hillary tentu saja.

Ada perasaan penasaran—itu jelas. Penasaran yang memuncak pada pertanyaan “siapa yang akan memimpin AS dan mempengaruhi dunia 4 tahun ke depan?” Mungkin agak berlebihan, tapi saya merasa bahwa perasaan penasaran ini sedikit banyak mirip dengan perasaan ketika saya mengikuti AFI (Akademi Fantasi Indosiar) beberapa tahun lalu. Semuanya memuncak pada “Mawar, Veri, atau Kia?” Atau juga saat mengikuti Singapore Idol tahun 2006 lalu dengan Hady Mirza dan Jonathan Leong-nya

Ketika kali pertama AFI muncul dulu, gaungnya sampai ke mana-mana. Yang menikmati bukan hanya anak-anak muda, tapi saat itu bisa dengan tiba-tiba ada sekelompok wanita setengah baya yang menjadi pendukung Veri atau sekelompok anak-anak yang berjingkrak-jingkrak sambil berteriak-teriak “Mawar … Mawar” di depan layar TV mereka.

Kalau dipikir-pikir, setidaknya ada 2 hal yang menjadikan acara reality show jenis kontes terlihat begitu menarik. Pertama adalah faktor kejutan yang ditawarkan di setiap episodenya. Tidak salah, karena yang paling menarik di AFI adalah masa-masa eliminasi peserta yang menguras emosi sebagian besar orang. Bahkan, saat itu kata “eliminasi” menjadi bahasa sehari-harinya anak-anak. Yang kedua, proses “pengartisan” orang-orang biasa sebagai peserta. Orang-orang dengan segala macam latar belakang yang selama ini belum pernah muncul di TV “diartiskan”. Saya yakin kalau peserta AFI diganti menjadi artis-artis yang sudah sering muncul di TV, maka nuansanya tidak akan sama dengan AFI yang di tahun pertamanya saat itu bisa meledak dengan merebut perhatian 56.1% pemirsa TV di Jabotabek untuk acara puncaknya.

Dan pada akhirnya kepintaran produser dan sutradara dalam mengemas acara lah yang membuat popularitas reality show jenis kontes belum terlihat akan pudar dalam waktu dekat ini. Lihat saja, American Idol sudah mencapai musim ke-7, So You Think You Can Dance masih panjang umur dengan musim ke-3-nya, dan kalau ingin lebih luas lagi bisa menyebut The Apprentice yang memasuki musim ke-7.

Kalau kita perhatikan sedikit lebih seksama, perasaan saya yang menyamakan pemilu AS dengan reality show menjadi cukup beralasan. Dalam banyak hal, kemiripan keduanya menjadi tampak relevan.

Sifat kontes dengan eliminasi-eliminasinya? Oh jelas, yang paling menarik dari Pemilu Amerika justru di situnya. Malah, ada yang bilang kalau pemilu tahun ini adalah yang paling menarik dalam beberapa periode terakhir karena sudah menawarkan ketegangan bahkan sejak pemilihan calon tingkat partai. Belum ada yang bisa memprediksi siapa yang akan memenangkan konvensi Partai Demokrat di bulan Agustus nanti, walaupun di Republik sudah mengerucut ke beberapa nama.

Peserta “reality show” Pemilu AS juga boleh dibilang orang-orang biasa yang sebelum masa kampanyenya di tahun 2007 belum begitu sering muncul di layar kaca maupun media-media lainnya. Hanya setelah berkampanye lah dunia sekarang menjadi tertarik dengan latar belakang Barack Obama, misalnya. Ayah kulit hitam, ibu kulit putih, pernah di Indonesia beberapa lama, dan seterusnya. Mirip dengan tabloid-tabloid gosip yang dulu mengupas Veri dari A-Z. Lulusan STM, anak tukang becak, menjadi salah satu harapan keluarga, dan seterusnya.

Pada akhirnya, Pemilu AS dan juga pemilu-pemilu lain, termasuk yang di Indonesia memiliki batas perbedaan yang semakin tipis dengan reality show. Sama-sama kontes popularitas; hanya kemasannya yang beda.

Tidak ada yang salah dengan kenyataan bahwa pemilu telah menjadi reality show dengan sendirinya. Hanya saja, satu hal yang saya sayangkan adalah bila esensi pemilu benar-benar sama dengan esensi reality show yang hampir semua unsurnya bertujuan hiburan komersial. Politik untuk hiburan? Saya sedikit enggan untuk mengakuinya, tapi kenyataan yang ada di negara kita bisa jadi masih seperti itu.

Sebagian orang menyebut pemilunya kita adalah pesta demokrasi. Dan kalau kita lihat ke jalanan selama pemilu berlangsung, agaknya masyarakat kita benar-benar mengartikan “pesta” dengan makna yang denotatif. Bagi mereka, musim pemilu adalah musim panen uang dan kaos. Sedikit berpanas-panas ria, maka upahnya uang 10 ribu dengan kaos berlambang parpol. Yang sedikit beruntung bisa mendapatkan rompi. Yang punya bisnis percetakan, wah jelas ini laiknya musim panen buah-buahan yang ranum.

Sangat sayang kalau kita menganggap pemilu yang menjadi papan nama demokrasi dilihat tak ada bedanya dengan acara AFI. Padahal uang yang dihabiskan bisa miliaran. PDIP konon menghabiskan 50 miliar untuk belanja iklan TV pada medio 2004. Kalau belanja iklan radio, surat kabar, atribut, transportasi, konsumsi, dan lainnya digabungkan, bisa kita bayangkan berapa sebenarnya “harga” satu kursi di DPR. Pengeluaran AS sendiri untuk Pemilu 2004 lalu mencapai 1.2 milyar Dollar AS.

Idealnya, harus ada manfaat yang diberikan ke masyarakat. Pendidikan politik, lalu proses yang benar, sehingga yang terpilih adalah yang benar-benar berkualitas, diketahui rekam jejaknya oleh orang banyak, dan merepresentasikan pilihan mayoritas.

Tapi rasanya itu masih butuh waktu yang agak lama, terutama masalah pendidikan politik. Perhatikan saja slogan-slogan yang dulu dikumandangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Jakarta: “Coblos kumisnya!” Atau mari kita coba telusuri iklan-iklan Pemilu Legislatif dan Presiden 2004 lalu. Ada iklan “Coblos nomor 35; 3 ke kanan, 5 ke bawah” yang masih cukup hangat dalam ingatan kita, lalu ada juga “Ingat, tanggal 5, coblos nomor 5!” dan masih banyak lagi.

Ada pendidikan apa di sana? Tetapi bagaimana pun, kita harus sadar itu adalah cara marketing yang diterapkan oleh tim kampanye parpol-parpol dan calon-calon setelah sekian lama mempelajari demografi beserta karakter calon-calon pemilih. Realitas yang tercermin adalah bahwa calon pemilih kita memang tidak membutuhkan yang mendidik.

Asal ramai, itulah reality show—oh maaf, maksudnya demokrasi.

Singapore,
Sabtu, 19 Januari 2007
Menjelang Kaukus Nevada

Perlu dicoba:
Online flash game: Kung-Fu Election. Credit goes to NEF for the link.
> Ke Google, key in "kung fu election". Pilih yang pertama, AtomFilms. tapi kadang-kadang nggak bisa, jadi silakan klik "cached"nya.
Saya sudah tamat pakai Huckabee dan Edwards :)

Dua Juta Dollar Per Tahun Untuk Lee Hsien Loong

Awal April lalu, isu yang hangat di Singapore adalah tentang kenaikan gaji pejabat-pejabat pemerintahan Singapore. Ini termasuk presiden, perdana menteri, minister mentor (Lee Kuan Yew), senior minister (Goh Chok Tong), dan menteri-menteri dalam kabinet.

Dengan aturan baru ini, maka gaji Lee Hsien Loong akan menjadi 3.76 juta dollar Singapore per tahun, 5 kali dari apa yang diterima George W. Bush, dan 8 kali dari Abe Shinzo. Sedangkan minister mentor (Lee Kuan Yew) dan senior minister (Goh Chock Tong) akan mendapatkan 3.7 juta. Menteri kabinet sendiri akan mengantongi 1.94 juta. Lengkapnya di tabel di bawah ini:

Perhitungan kenaikan ini didasarkan pada model perhitungan benchmark usulan Lee Kuan Yew yang sudah dimulai sejak 1994.

Sederhananya, model benchmark ini menyediakan rumus perhitungan gaji yang didasarkan pada perbandingan dengan penghasilan-penghasilan tertinggi di 6 sektor swasta, dalam hal ini di bidang hukum, perbankan, akuntansi, teknik, perusahaan multinational, dan perusahaan manufacturing lokal.

Misalnya untuk pejabat publik dengan level MR4, cara menghitung penghasilan benchmark ialah dengan mengambil dan mengurutkan 8 penghasilan tertinggi dari masing-masing bidang tersebut. Dari 48 orang ini diambil nilai mediannya, yaitu nilai pertengahan antara orang ke-24 dan ke-25. Gaji untuk MR4 sekarang adalah 55% dari penghasilan benchmark tersebut, yang pada akhirnya direncanakan untuk dinaikkan sampai 88%.

Data perbandingan gaji kepala negara di berbagai negara bisa disimak di bawah ini:

Walaupun kenaikannya dilakukan secara bertahap—sampai dengan akhir 2008—tetap saja reaksi masyarakat Singapore beragam. Di media mainstream seperti surat kabar dan TV yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah, reaksi yang ditampilkan terlihat seimbang antara yang pro dan kontra.

Tetapi di blog, komentar-komentar yang kontra lebih terlihat dominan.

Yang paling menonjol adalah komentar-komentar yang mempertanyakan kelayakan penggunaan formula benchmark itu. Masalahnya, penentuan penggunaan formula itu diputuskan pada 1994, masa saat PAP pimpinan Lee Kuan Yew mendominasi Singapore, sehingga ada kesan bahwa penerapan kenaikan gaji sekarang ini hanya akan menambah tebal pundi-pundi penghasilan pejabat-pejabat PAP. Ini ditambah fakta bahwa PAP menguasai 82 dari 84 kursi parlemen hasil dari pemilihan umum 2006 lalu.

Mengingat kenaikan gaji ini terjadi beberapa saat setelah kenaikan GST (Goods and Services Tax), ada yang kemudian memelesetkan GST menjadi Government Salary Top-up.

Lalu, nggak sedikit juga yang mempertanyakan keabsahan logika di balik formula benchmark itu. Ada komentar menarik di sebuah blog yang menulis

"It must be fun being a minister. Because unlike the rest of Singapore, you'll never have a bad year.

What do I mean? Well, let's say a cardiosurgeon in Singapore does very well in his career this year, makes a lot of money and is the top-earning cardiosurgeon this year. Next year he may not do so well. Maybe he will have fewer patients. Or perhaps he just won't have so many complicated cases, so he has to charge less for doing simpler surgeries. Consequently, he will earn much less. That's life. Some years are good; some years are not so good.

Ministers, however, have no such problem. Their salary is pegged to whoever is earning most, in a given year. When our top cardiosurgeon is earning a lot, the ministers will peg their salaries to him. When our top cardiosurgeon has a bad year, the ministers will just drop him out of the list."

Dari pihak pemerintah sendiri, argumen-argumen yang muncul di balik keputusan ini lebih bersifat senada, yang intinya adalah untuk menjaga kredibilitas dan kualitas pemerintah Singapore.

Mereka ingin memastikan bahwa hanya orang-orang terbaiklah yang memegang tampuk kepemimpinan Singapore, demi masa depan Singapore. Kalau gaji di bidang pelayanan publik seperti ini nggak bersaing dengan sektor swasta, maka kemungkinan orang-orang terbaik Singapore untuk direkrut swasta sangat tinggi. Menurut Menteri Pertahanan, Teo Chee Hean, kelompok tersebut merujuk pada orang-orang seperti Dr. Vivian Balakrishnan, Dr. Balaji Sadasivan, Dr. Ng Eng Hen—sekarang menempati pos-pos menteri di kabinet—yang dulu direkrut dengan susah payah.

Lee Kuan Yew sendiri berkomentar

“The cure for all this talk is really a good dose of incompetent government. Your asset values will disappear, your apartments will be worth a fraction of what it is, your jobs will be in peril, your security will be at risk and our women will become maids in other persons' countries - foreign workers."

Komentar ini disebut banyak kalangan terlalu berlebihan dan nggak relevan.

Mendukung pernyataan Lee Kuan Yew, seorang penulis Malaysia memberikan perspektifnya tersendiri dalam sebuah tulisannya di harian Malaysia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Menurutnya Singapore berhak untuk mengambil keputusan kenaikan gaji seperti itu dengan alasan menjamin tim kelas satu yang memimpin Singapore.

Seperti yang sering dikemukakan oleh Lee Kuan Yew, hanya Singaporelah yang bisa bertransformasi dari negara dunia ketiga (third world) menjadi negara dunia pertama (first world) hanya dalam satu generasi. Dulu saat awal-awal Singapore memisahkan diri dari Malaysia, 1 Ringgit sama dengan 2 Dollar Singapore; 40 tahun kemudian, keadaan berbalik. Pendapatan per kapita Singapore juga membengkak sampai hampir 6 kalinya Malaysia.

Atau bisa juga dilihat dari sudut lain. Di Malaysia, Proton dan MAS merugi milyaran Ringgit karena kesalahan manajemen. Kasus korupsi juga menimpa Perwaja dan Bumiputera Finance; sampai sekarang belum terlihat hasil penyelidikannya. Taiwan dan Thailand mengalami skandal yang cukup serius. Pemimpin-pemimpin negaranya terlibat dalam kasus korupsi yang juga melibatkan anggota keluarganya. Akibatnya nggak main-main; Thailand sampai kehilangan kepercayaan dari investor karena instabilitas politik. Taiwan mengalami penurunan pamor yang luar biasa dalam 7 tahun terakhir ini karena Chen Shui-bian yang disebut kurang kompeten. Indonesia belum bisa melepas diri dari jeratan korupsi walaupun sudah memproklamirkan reformasi sejak 9 tahun lalu. Filipina juga setali tiga uang dalam hal korupsi.

Lanjut sang penulis, kalau saja kerugian dari negara-negara tersebut dipakai untuk membayar orang-orang kelas satu, seperti yang dilakukan oleh Singapore, maka hasilnya tentu beda. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan Singapore berada di urutan kelima pada daftar Corruption Perception Index milik Transparency International—hanya kalah dari Finlandia, Islandia, Selandia Baru, dan Denmark.

Singapore,
Rabu, 25 April 2007

*Daftar gaji kepala negara ini adalah gaji per tahun. Sebagian besar adalah data terbaru. Beberapa menggunakan data 2005. Sumber-sumber: 1, 2, 3

Bahan bacaan:
Singapore government promotes obscenity, Yawning Bread
Government salaries vs private sector salaries, CNN
Corruption Perception Index 2006, Transparency International
PM of Singapore to have salary five times more than US President, Pravda